Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi Rp 187,1 triliun pada tahun 2026. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan agar pengelolaan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan dilakukan secara efektif.
Latar Belakang Persetujuan Anggaran
Peningkatan alokasi anggaran untuk Kemhan ini merupakan hasil evaluasi serta pembahasan bersama antara Komisi I DPR dengan pihak Kementerian Pertahanan. Mereka menekankan pentingnya penggunaan dana negara dalam bidang pertahanan untuk mendukung terciptanya rasa aman di tengah masyarakat serta memperkuat sistem pertahanan nasional.
Penyerapan Anggaran Secara Maksimal
Sjafrie memastikan serapan anggaran akan dilakukan secara maksimal agar dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Kementerian Pertahanan untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya anggaran yang telah dialokasikan. Implementasi anggaran akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan nasional serta transparansi dalam pelaksanaannya.
Prioritas Peningkatan Anggaran
Kenaikan anggaran sebesar Rp 187,1 triliun ini akan diarahkan pada program-program strategis di lingkungan Kemhan. Hal ini termasuk:
- Peningkatan kapasitas pertahanan negara
- Pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista)
- Peningkatan sumber daya manusia pertahanan
- Pengembangan teknologi pertahanan
- Pemberdayaan komponen cadangan dan pendukung pertahanan
Pemanfaatan Anggaran untuk Masyarakat
Dengan optimalisasi penggunaan anggaran, Kemhan berharap hasil yang dicapai tidak hanya meningkatkan kekuatan pertahanan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Program-program berbasis masyarakat seperti pelatihan bela negara, pembinaan potensi pertahanan, serta penyuluhan keamanan di daerah-daerah akan mendapatkan perhatian dari alokasi anggaran ini.
Pengawasan dan Akuntabilitas
Proses serapan anggaran akan mendapat pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk DPR. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting agar pengelolaan dana benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran sesuai kebijakan yang sudah disepakati.
Harapan Komisi I DPR
Komisi I DPR berharap, dengan besarnya nilai penambahan anggaran ini, berbagai target pembangunan dan pertahanan nasional dapat tercapai, serta masyarakat bisa secara langsung merasakan dampaknya, baik melalui rasa aman maupun penguatan peran warga negara di bidang pertahanan.
Kesimpulan
Dengan persetujuan Komisi I DPR terhadap kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan hingga Rp 187,1 triliun pada 2026, diharapkan pengelolaan dana negara berjalan efektif dan transparan. Pemanfaatan anggaran ini tidak hanya mendukung sistem pertahanan nasional tetapi juga berkontribusi pada pembangunan karakter serta keamanan masyarakat luas.