Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) dan 97 platform pinjaman online menegaskan penolakan terhadap tuduhan adanya kesepakatan terkait batas suku bunga di industri pinjaman daring. Keberatan ini menyoroti pentingnya transparansi dan persaingan sehat dalam layanan keuangan digital di tanah air.
Latar Belakang Tuduhan Kartel Suku Bunga
Beberapa waktu terakhir, muncul dugaan bahwa pelaku usaha fintech lending di Indonesia menyepakati plafon bunga untuk semua layanan mereka. Dugaan kartel ini mendapat sorotan masyarakat karena dianggap berpotensi merugikan konsumen dan mengurangi persaingan harga di sektor pinjaman berbasis teknologi.
Pernyataan Resmi AFPI dan 97 Platform
AFPI atas nama 97 anggotanya secara terbuka membantah adanya praktik kartel atau penetapan kolektif terhadap batas maksimum manfaat ekonomi, terutama suku bunga. Mereka menekankan bahwa setiap anggota menentukan tarifnya secara independen sesuai dengan ketentuan regulator dan mempertimbangkan dinamika pasar.
Pernyataan resmi AFPI menyebutkan, “Penetapan manfaat ekonomi oleh anggota dilakukan secara mandiri, mengacu pada batas atas yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan”.
Regulasi dan Batasan dari Otoritas Jasa Keuangan
Penyelenggara pinjaman online di Indonesia beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang telah menetapkan aturan batas maksimum suku bunga untuk layanan pinjaman berbasis teknologi. Kebijakan dari OJK ini bertujuan memastikan perlindungan konsumen sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis fintech lending.
Setiap platform wajib mematuhi aturan yang ditetapkan OJK dan dilarang melakukan praktik yang berpotensi melanggar prinsip persaingan sehat, termasuk pengaturan harga secara bersama-sama.
Komitmen AFPI pada Tata Kelola yang Baik
AFPI sebagai asosiasi yang menaungi perusahaan fintech lending berkomitmen menjalankan bisnis secara transparan serta mengikuti ketentuan hukum dan regulasi di Indonesia. Organisasi ini rutin melakukan sosialisasi dan pengawasan internal terhadap para anggotanya guna mencegah munculnya praktik yang tidak sesuai dengan standar industri dan etika bisnis.
Dampak Tuduhan Kartel bagi Industri Pinjaman Online
Isu kartel suku bunga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada industri pinjaman digital. Oleh karenanya, penolakan tegas dari AFPI dan 97 platform bertujuan menjaga kredibilitas layanan serta memberikan jaminan bahwa konsumen tidak dirugikan akibat praktik kolektif yang merugikan.
Penyedia pinjaman online berharap klarifikasi terbuka ini dapat memulihkan opini publik dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses ke layanan keuangan dengan syarat transparan dan adil.
Kerja Sama dengan Regulator
AFPI secara aktif berkoordinasi dengan OJK untuk memastikan seluruh anggota mematuhi peraturan yang berlaku. Koordinasi ini tidak hanya menyangkut ketentuan bunga dan manfaat ekonomi, tetapi juga perlindungan konsumen, transparansi informasi, dan tata kelola risiko.
Pihak AFPI mendorong seluruh platform anggotanya untuk selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik tanpa harus melanggar ketentuan persaingan yang sehat.
Peran Konsumen dalam Ekosistem Fintech
Konsumen diimbau untuk selalu memperhatikan syarat dan ketentuan ketika menggunakan produk pinjaman online. AFPI dan platform fintech lending juga didorong untuk memberikan edukasi mengenai risiko, suku bunga, dan proses pengembalian dana demi mengedepankan kepercayaan publik terhadap industri ini.
Upaya Meningkatkan Transparansi
AFPI terus mengembangkan inisiatif untuk memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Salah satu langkahnya adalah mewajibkan seluruh anggota mencantumkan secara jelas rincian biaya, suku bunga, serta skema pembayaran pada aplikasi atau situs mereka. Transparansi ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan finansial yang tepat.
Tantangan dan Harapan Industri Pinjaman Online
Industri pinjaman online di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengakses layanan keuangan digital. Di tengah tantangan isu kartel, sektor ini tetap optimistis dan berupaya memperkuat kepercayaan publik melalui perbaikan tata kelola dan kolaborasi erat dengan pihak regulator.
Kedepannya, AFPI dan para anggotanya berharap lingkungan bisnis fintech lending di Indonesia kian sehat, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi konsumen dan pelaku usaha.